PP HIMMAH Sambangi BPKP Minta Hitung Ulang Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Covid 19 Tahun 2020

    PP HIMMAH Sambangi BPKP Minta Hitung Ulang Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Covid 19 Tahun 2020

    JAKARTAM - enindaklanjuti kasus dugaan korupsi Bansos Jabodetabek 2020 yang diduga merugikan negara Trilyunan rupiah, PP HIMMAH mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia di Jl. Pramuka No.33, Jakarta Timur, senin (24/10/2022).

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution didampingi Sekretaris Jenderal, Saibal Putra. Laporan PP HIMMAH Bernomor : 153/PP HMH/B/LP/X/X/2022 diterima oleh Ibu Ade. 

    “Hari ini kami mendatangi BPKP dalam rangka meminta BPKP untuk menghitung ulang kerugian negara akibat korupsi Bansos Jabodetabek tahun 2020. Karena berdasarkan temuan kami  bukan hanya melibatkan Eks. Menteri Sosial Juliari P. Batubara  melainkan diduga melibatkan beberapa anggota DPR RI diantaranya Herman Hery dan Ihsan Yunus turut serta diduga melibatkan Pimpinan-pimpinan perusahaan yang disinyalir berafiliasi dengan kedua anggota DPR RI tersebut.” Ungkap Razak

    Lanjutnya, senin lalu (17/10) Kami sudah demonstrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Republik Indonesia sekaligus menyampaikan laporan secara resmi ke KPK. 

    “Benar bahwa Kami telah melaporkan temuan baru ini ke KPK, hari ini kami ke BPKP. Dan kami telah berkomunikasi langsung dan menyampaikan ini ke Ketua KPK RI Bapak Firli Bahuri.” Terang Razak

    Lanjutnya, Banyak temuan-temuan baru mengenai dugaan korupsi Bansos ini, baik oknum, perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kualifikasi/ keahlian/pengalaman, pungli dan proses menang tender dan keterlibatan dua anggota DPR RI.
    “Dari temuan kami bahwa selain dugaan pungli yang menjerat seluruh pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut, juga perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kualifikasi/ keahlian di bidang pengadaan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) melainkan ada yang dibidang, konstruksi, kelistrikan, meuble, perawatan kendaraaan bermotor, IO, periklanan dan lain sebagainya. Ini jelas melanggar keputusan LKPP.” Tambah Razak
    Tambahnya ia masih meyakini Lembaga penegak hukum KPK masih objektif tidak tebang pilih dalam menegakkan supremasi hukum, demikian juga BPKP RI.

    Sambungnya, PP HIMMAH akan konsisten mengawal kasus ini agar diusut tuntas sampai ke akar-akarnya sehingga Sdr Herman Hery dan Ihsan Yunus juga para pimpina perusahaan-perusahaan terkait dapat diperiksa dan apabila terbukti KPK langsung menetapkan tersangka baru.

    Rilis Kompas 22 April 2021 Sejumlah Fakta di Balik Persidangan Eks Mensos Juliari Batubara

    1. Ambil Rp 10 ribu pada setiap paket bansos
    2. Sewa jet pribadi hingga bayar Cita Citata
    3. Dinikmati pejabat Kemensos yang lain
    4. Bantah dakwaan

    Sebagai wujud konsistensi HIMMAH dalam mengawal kasus ini, pengurus dan jajaran, para kader juga simpatisan tiap pekan akan diinstruksikan demonstrasi di kantor penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jaksel sampai ada tersangka baru, Kejaksaan RI dan lembaga-lembaga terkait seperti BPK dan BPKP RI dan kalau perlu akan demo di Istana Negara, " tutupnya. (*)

    jakarta
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Apresiasi Kebijakan Kapolri Terhadap Tilang...

    Artikel Berikutnya

    Hendri Kampai: Macan Versus Banteng di Antara...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Peduli Bencana Galodo Sumatera Barat, Hakim Agung Mahkama Agung RI Terjun Langsung  Lokasi Terdampak
    PT Vale Kirim Bantuan Alat Berat Buka Akses Masyarakat Yang Sempat Terisolir Pasca Bencana Longsor di Luwu
    DPRD Buol Ikuti Studi Tiru Fasilitasi Pengawasan Prodak Hukum di Jawa Tengah
    Masyarakat Respon Positif Proyek Pemecah Ombak di Kolono, Pj Bupati Morowali: Tugas Pemerintah Melayani
    Jangan Ditiru, Seorang Perempuan di Onepute Tikam Ibunya Hingga Tewas Kini Pelaku Diamankan Polres Morowali

    Ikuti Kami