Apresiasi Kebijakan Kapolri Terhadap Tilang Elektronik : Suatu Kebijakan yang Preventive Terhadap Pungli Korupsi

    Apresiasi Kebijakan Kapolri Terhadap Tilang Elektronik : Suatu Kebijakan yang Preventive Terhadap Pungli Korupsi

    Oleh : Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH, MA .
    Guru Besar Hukum Pidana/Pengajar PPS Bidang Sthdi Ilmu Hukum UI.


    JAKARTA - Kebijakan Kapolri untuk menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) tampaknya sederhana saja, tapi dibalik ini semua, makna terdalam dapat diapresiasi Kebijakan Kapolri ini, karena penerapan tilang elektronik secara mekanisme
    sisi “prosesual” akan merubah paradigma pola dan cara teknis operasional penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas, yaitu dari sistem manual ke sistem

    Elektronik. 

    - Tidak sekedar sisi prosesual itu saja, bahkan dari sisi substansiel, tilang elektronik memperbaiki citra kinerja Polri dalam menggiatkan kebijakan tilang elektronik ini, yaitu mereduksi dan mengeliminasi masifnya tindakan pungli dibidang lalu lintas yg merugikan Keuangan Negara.  Dan Kebijakan Kapolri ini tentunya mendorong peningakatan model pencegahan korupsi dengan modus pungli tsb yang tidak disikapi secara bijak oleh masyarakat.  Tilang manual berdampak pungli ini menjadi tidak akrab bagi masyarakat.

    Sikap keseriusan menerapkan Kebijakan Kapolri ini semakin gencar dan diharapkan dilakukan secara nasional, dengan dukungan Polda Polda secara nasional.

    Polda juga bakal menambah kuantitatif kamera tilang eletronik secara bertahap dan penerapan tilang elektronik sejatinya akan memberikan efek preventif dan represif yang terukur terhadap pungli koruptif .

    Kebijakan tilang elektronik ini haruslah populis merakyat, sehingga penerapan tilang elektronik ini akan dihargai oleh masyarakat .  

    - Adanya perubahan paradigma Kebijakan Kapolri pemberlakuan Tilang Elektronik ini tentunya perlu diapresiasi krn fakta sosiologis tilang manual memicu stigma kelembagaan Polri, apalagi keluhan masyarakat bukan lg menjadi rahasia umum bahwa pungli tilang manual adalah koruptif dan menanam stigma Kelembagaan polri.

    Kebijakan Tilang Elektronik secara masif nasional akan meningkatkan citra kerja positif Polri bagi Negara dan Masyarakat .

    (Dmk pendapat)

    jakarta
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Komisioner Kompolnas Sambut Baik dan Apresiasi...

    Artikel Berikutnya

    Hendri Kampai: Macan Versus Banteng di Antara...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Peduli Bencana Galodo Sumatera Barat, Hakim Agung Mahkama Agung RI Terjun Langsung  Lokasi Terdampak
    PT Vale Kirim Bantuan Alat Berat Buka Akses Masyarakat Yang Sempat Terisolir Pasca Bencana Longsor di Luwu
    DPRD Buol Ikuti Studi Tiru Fasilitasi Pengawasan Prodak Hukum di Jawa Tengah
    Masyarakat Respon Positif Proyek Pemecah Ombak di Kolono, Pj Bupati Morowali: Tugas Pemerintah Melayani
    Jangan Ditiru, Seorang Perempuan di Onepute Tikam Ibunya Hingga Tewas Kini Pelaku Diamankan Polres Morowali

    Ikuti Kami