Terkait Gaji Pensiunan PNS Jadi Beban APBN, Andreas Eddy Minta Klarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani

    Terkait Gaji Pensiunan PNS Jadi Beban APBN, Andreas Eddy Minta Klarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani
    Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo

    JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengakui dirinya menerima banyak keluhan di daerah pemilihannya terkait gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi beban APBN. Di sisi lain, menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, dalam highlight program kebijakan fiskal 2023, tidak terlihat lagi ada penjelasan mengenai reformasi sistem jaminan pensiun untuk PNS.

     

    “Karena itu memang untuk kebijakan fiskal tahun lalu ada saya lihat reformasi sistem jaminan pensiunan bagi ASN tapi kok tahun ini saya lihat tidak ada. Nah sekaligus saya minta klarifikasi dari ibu Menteri terkait hal itu, ” ujar Andreas dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan terkait pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kemenkeu dalam RUU APBN TA 2023, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

     

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan program reformasi pensiunan bagi PNS dan TNI/Polri terus dilakukan persiapan. Sehingga, program reformasi pensiunan tersebut bukanlah sebagai beban, karena sudah menjadi konsekuensi dari yang sudah dijanjikan selama ini.

     

    “Yang sering ditafsirkan beban itu adalah karena selama ini kita gunakan sistem pay as you go. Di mana orang masa lalu yang hidup sampai sekarang menerima pensiunan, tetapi yang harus membayar orang-orang yang masih hidup sekarang, ” ujar Isa dalam raker tersebut.

     

    Karena itu,  shifting dari antargenerasi yang harus dipikirkan lebih lanjut untuk mengukur apakah sudah adil atau belum. “Karena itu kita pikirkan agar fully funded, agar bagaimana orang yang bekerja hari ini menyiapkan pensiun dirinya sendiri. Itu yang sedang diupayakan untuk ke depannya, ” tutup Isa. (rdn/sf)

    andreas eddy susetyo isa rachmatarwata pdip komisi xi dpr ri apbn pns asn
    Updates.

    Updates.

    Artikel Sebelumnya

    Mulyanto Nilai Permintaan Pemerintah Naikan...

    Artikel Berikutnya

    2022 Land Rover Defender - Capable and Utility

    Berita terkait

    Rekomendasi

    LBH Masyarakat Minangkabau Hadir di Kota Padang untuk Bantuan Hukum Masyarakat Miskin 
    Saiful Chaniago: Ekonomi Sebagai Pilar Kebangkitan Nasional Indonesia Emas
    Rapat Koordinasi Puslatda PON Sulteng Perkuat Komitmen Sulteng Emas
    Leadership Komunikasi, Danrem 132/Tdl Penuh Bangga dalam Apel Komandan Satuan di Kodam XIII/MDK
    Peduli Bencana Galodo Sumatera Barat, Hakim Agung Mahkama Agung RI Terjun Langsung  Lokasi Terdampak

    Ikuti Kami