KPK Tangkap Gubernur Papua Lukas Enembe, Tersangka Suap Proyek di Papua

    KPK Tangkap Gubernur Papua Lukas Enembe, Tersangka Suap Proyek di Papua

    JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Tersangka LE selaku Gubernur Papua periode 2013 s.d 2018 dan 2018 s.d 2023 pada Selasa (10/1/2023) siang.

    Penangkapan ini terkait kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

    Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa dalam proses penangkapan tersebut berjalan sesuai prosedur dengan dukungan Brimob Polda Papua. “Dalam prosesnya Tersangka LE kooperatif dan saat ini dalam perjalanan menuju Jakarta, ” kata Ali.

    KPK memastikan kegiatan penangkapan ini bertujuan untuk efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tetap berpedoman pada azas hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). “Penyidikan perkara ini sepenuhnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi HAM dan pemenuhan hak-hak pribadi tersangka, serta kami pastikan tidak ada kepentingan lainnya selain penegakkan hukum, ” ujar Ali.

    Dalam perkara ini, Tersangka LE dan RL selaku pihak swasta/Direktur PT TBP diduga telah melakukan kesepakatan pembagian fee proyek dalam beberapa pengadaan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selain itu, Tersangka LE juga diduga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi hingga berjumlah miliaran rupiah.

    KPK berkomitmen untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi di Papua ini hingga tuntas. Hal itu sebagai wujud bahwa pemberantasan korupsi KPK adalah untuk mendorong kemajuan masyarakat Papua yang sejahtera dan bersih dari korupsi. Sebab, korupsi telah memberikan dampak buruk yang nyata bagi kondisi perekonomian dan sosial masyarakatnya.

    KPK pun tidak berhenti pada upaya penindakan, namun akan gencar melakukan pelbagai upaya pendampingan, Pencegahan, dan pendidikan antikorupsi. Untuk menumbuhkan sikap antikorupsi pada masyarakat dan sistem tata kelola yang mendukung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hingga akhirnya terwujud masyarakat yang maju dan berbudaya antikorupsi. (*)

    jakarta
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Peran Mahasiswa Milineal Sebagai Kunci Peradaban...

    Artikel Berikutnya

    Hendri Kampai: Macan Versus Banteng di Antara...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Kembalikan Formulir ke PKS, Muhlis Katili Serius Maju Pilkada Morowali Usung Perubahan
    Tim SAR Gabungan Temukan Tiga Korban Perahu Terbalik di Perairan Bahodopi Dalam Kondisi Tidak Bernyawa 
    Panglima TNI Beri Hadiah Umrah Bagi 19 Prajurit dan PNS Korem 132/Tdl Yang Rutin Sholat Subuh di Mesjid 
    Ketua PWI Pusat Buka Pra UKW Diikuti Peserta 3 Propinsi Termasuk 2 Jurnalis Asal Morowali
    Pj Bupati Morowali dan PLN Palu Bahas Rencanakan Penambahan Mesin Atasi Masalah Pemadaman

    Ikuti Kami