Ilham Bintang: Pengalaman Ganti Foto KTP Secara Kilat Tanpa Pengantar RT-RW

JAKARTA - Prof Zudan Arif bikin surprise. Penggantian  foto KTP-elektronik ( KTP - el) saya kemarin, dia buktikan hanya makan waktu beberapa jam saja. Tanpa saya harus meninggalkan rumah, bahkan kamar tidur. Prof Dr Zudan Arif Fakhrulloh, adalah Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. 

"Alhamdulillah 3 tahun ini sudah bisa cepat. Untuk ganti KTP el di banyak daerah sudah bisa selesai 30 menit, " terangnya Rabu (23/3/2022) malam.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Selamat tinggal RT/RW 

Sejak tahun lalu,  foto KTP-el saya terkelupas. Dua minggu ini terasa mengganggu betul, lantara sering digunakan untuk berbagai kebutuhan. Saya khawatir  suatu hari KTP el itu akan ditolak penggunaannya. 

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

Berbicara soal KTP-el, teringat Prof Zudan. Dia ahlinya. Berkali-kali video tutorialnya viral mensosialisasikan  kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil. Termasuk soal pergantian KTP el. Zudan tampil sendiri sebagai model tutorial itu. Cara menerangkannya  baik.

Penjelasanya ringkas mudah dicerna. Kebetulan  malam sebelumnya saya menyaksikan  dia dalam acara "Catatan Demokrasi" di tvOne membahas perkawinan beda agama dari perspektif pencatatan sipil, Selasa (22/3) malam. 

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional

Esoknya, saya kirim pesan ke jalur pribadi (WhatsApp)nya. Bertanya bagaimana cara mengganti foto di KTP-el yang rusak. Terus terang, saya sudah tidak ketemu lagi video tutorialnya mengenai urusan penggantian KTP-el dimaksud. Masih  terbayang repotnya mengurus itu. Harus  dapat pengantar RT/RW. Harus pula ke kantor Kelurahan, bikin foto, sementara masih masa pandemi. 

Padahal, tutorialnya dulu memandu warga secara on line mengurus KTP. Program itu meringkas urusan, meniadakan    keterlibatan RT/ RW seperti dulu menjadi" birokrasi" tersendiri.

Baca juga: Gubernur Sultra : Pers Adalah Mitra Utama Dalam Membangun Daerah

Kunci kemudahan ini letaknya pada tehnologi Big Data. Khusus di DKI, Pergub 171/2016 yang ditandangani Gubernur DKI masa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sudah mengantisipasi itu. Untuk efesiensi atau menghemat biaya subsidi, Pergub itu telah merampingkan organisasi  RT dan RW. Setiap RT terdiri paling sedikit 80 dan paling banyak kepala 160 kepala keluarga. Sedangkan  RW paling sedikit  8  dan paling banyak 16 RT. 

Maghrib KTP-el Tiba 

Baca juga: Gubernur Sulteng Kunjungi PT IMIP, Minta Bantu Tingkatkan Fiskal Daerah

Di luar dugaan Prof  Zudan merespon cepat. Dia meminta  dikirimi ( via WA) nomer induk kependudukan saya. Minta alamat pengiriman. Saya belum "ngeh" bagaimana prosesnya, tiga jam kemudian KTP el baru saya sudah tiba di rumah pas azan Maghrib. 

Bagaimana caranya secepat itu?
"Teknologinya kami desain otonom. Big data kependudukan kita sudah lengkap by name by adress berbasis nik, " jawabnya. 

KTP-el  memang berlaku seumur hidup. Namun,  tidak banyak yang tahu, data dan foto KTP bisa diubah. Syarat dan cara ganti foto KTP dan data KTP cukup mudah. Ditjen Dukcapil Kemendagri beberapa waktu lalu lewat video tutorial menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pemerintah memastikan blanko KTP-el tersedia jika ada warga yang ingin mengubah data atau foto KTP. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah kombinasi 16 nomor unik yang dapat mengidentifikasi identitas penduduk Indonesia.Silahkan Cek NIK KTP secara online untuk mengetahui apakah warga sudah terdaftar di Dukcapil atau belum.

Cek KTP online ini perlu dilakukan lantaran sering terjadi saat ingin menggunakan NIK untuk keperluan tertentu, ternyata NIK tidak bisa digunakan karena belum terdaftar di Dukcapil.

Baca juga: Tinjau Pasar Minggu, Kapolri Pastikan Stok Minyak Curah untuk Warga Aman

Cara ganti foto KTP dan data KTP bisa dilakukan di Kantor Dukcapil maupun Kantor Suku Dinas dukcapil setempat. Sementara, bila ingin mengganti KTP yang rusak bisa dilakukan di kantor kelurahan. Begitu juga dengan akte kelahiran baru dan surat kematian. 

Guru Besar Termuda

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH. (lahir 24 Agustus 1969).   Wikipedia mencatat  pria yang merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara ini lahir dari keluarga sederhana di Sleman, Yogyakarta. Pendidikan S1 ditempuh pada tahun 1988–1992 dari FH UNS. S 2 Magister Hukum ditempuh tahun 1993–1995 dari Program Magister Hukum Undip dan Program Doktor Hukum juga ditempuh dari kampus yang sama pada tahun 1996–2001.

Sejak remaja, anak pasangan Dibyo Suwarto-Sukamtiyah ini terbilang aktif dalam berbagai kegiatan. Selain karate, Ia juga aktif di remaja pecinta alam, serta karang taruna. 

Zudan menyelesaikan S1 S2 S3 dari beasiswa. Ketika masih kuliah di Fakultas Hukum UNS Surakarta, ia sudah mendapat bea siswa dari Yayasan Adji Darma Bhakti. Setidaknya, bea siswa yang didapat kala itu dapat meringankan beban orangtua. Prestasi yang sama berlanjut hingga S2 Universitas Diponegoro Semarang mendapatkan beasiswa dari Yayasan Wijaya Kusuma Surabaya dan Program S 3 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro juga mendapatkan beasiswa program unggulan dari Program Urge World Bank.

Baca juga: Percepat Vaksinasi Lansia Dan Anak, Gubernur Sulteng Bersama Danrem dan Kapolda Kunker ke Morowali

Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH, MH merupakan ahli di bidang Hukum Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum. Berkat keahliannya di bidang tersebut, ia dianugerahi sebagai Guru Besar Termuda dalam komunitas intelelektual Ilmu Hukum Indonesia dalam usia 35 tahun. Ketua Umum Federasi Karate Indonesia selama dua periode, dari 2014 sd sekarang. Belum lagi dalam kegiatan sosial, Prof Zudan adalah ketua Badan Pengeloala Masjid An Nuur kemendagri, Dewan Pembinan Masjid Al Huda taman Kota Bekasi. 

Sepanjang karirnya di Kemendagri, Zudan banyak memberi warna dalam proses legislasi di Indonesia dengan menjadi tim penyusun Rancangan Undang-Undang. Setidaknya, ada 18 undang-undang dan berbagai peraturan yang ikut ia bidani. Di antaranya, UU Pemerintahan Daerah, UU Desa, UU Pemilu Presiden dan UU Pemilu Legastif.
Enam tahun lalu,  Zudan pernah menjadi penjabat Gubernur Gorontalo masa jabatan 28 Oktober 2016 hingga 12 Mei 2017. 

Berapa biaya yang harus dibayar warga yang mengganti foto atau mengganti data lainnya?
" Free of charge, " sahutnya. Pasti adem lah hati ini setiap kali mendengar pejabat menyahut free alias gratis begini untuk kepentingan rakyat. Kontras betul dengan keadaan ketika rakyat mau beli minyak goreng saja pun barangnya hilang. Perlu antre panjang, berjam-jam dan berebut dan begelut untuk mendapatkan bahan pokok itu. Padahal, Presiden sudah memberi arahan. Menteri sudah bilang mafianya sudah tertangkap, tinggal umumkan tersangkanya,  tapi polisi bilang oknumnya belum memenuhi unsur pidana. Ada apa ini?

Jakarta, 24 Maret 2022

Ilham Bintang

Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM RI Diperpanjang

Jurnalis Senior Indonesia