Falah Amru Dorong Pembangunan Smelter Bijih Bauksit

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan itu dinilai bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru, serta meningkatkan penerimaan devisa.

Namun, Politisi PDI-Perjuangan yang akrab disapa Gus Falah itu juga mengingatkan bahwa pelarangan ekspor bijih bauksit itu harus dibarengi upaya maksimal pemerintah dalam menyukseskan hilirisasi bauksit di dalam negeri.

Baca juga: Dony Maryadi Oekon: Pemerintah Harus Beri Kejelasan Terkait Perhitungan HBA pada Skema BLU Batu Bara

“Dan kesuksesan hilirisasi bauksit tak akan tercapai tanpa pembangunan smelter bauksit secara sistematis dan masif. Oleh karena itu, Pemerintah harus maksimal mendorong pembangunan smelter bauksit, " ujar Gus Falah dalam keterangan tertulis yang dikutip Media, Kamis (22/12/2022).

Gus Falah mengungkapkan kendala paling besar dalam pembangunan smelter bauksit adalah finansial, serta teknologi. Berdasarkan laporan para pengusaha bauksit, pembangunan smelter bauksit tidak terlalu didukung lembaga pemberi pinjaman atau investor. Bahkan, perbankan milik pemerintah juga tak antusias memberi pinjaman pada proyek smelter bauksit. “Nah, ini yang harus diperhatikan pemerintah. Hendaknya pemerintah mendorong pendanaan bagi proyek smelter ini. Kalau investor luar negeri mau mendanai, seharusnya juga dipermudah, ” pungkas Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur X itu.

Baca juga: Rayakan Hari Konservasi, PT Vale Tumbuhkan Kepedulian Lingkungan pada Generasi Muda Luwu Timur

Seperti diketahui, mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Presiden Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020, yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri. (sf/rdn)